Home Daerah Demi Kepentingan Umum Orang Banyak, Tim Advokat Aliansi Pembela Wartawan Indonesia Minta...

Demi Kepentingan Umum Orang Banyak, Tim Advokat Aliansi Pembela Wartawan Indonesia Minta Perkara ITE Di Hentikan

0

PIRNAS.ORG | MEDAN – Tim Advokasi Aliansi Pembela Wartawan Indonesia mengapresiasi proses mediasi yang dilaksanakan Subdit V Direskrimsus kepada klien mereka Ismail Marzuki, Pimpinan Umum/Perusahaan PT. Mudanews.com yang menjadi penerbit media online mudanews.com. Dengan pelapor Heriza Putra Harahap dan Ibu Nawal Lubis, dengan sangkaan ITE, terkait pasal-pasal tentang fitnah, pencemaran nama baik, informasi bohong dan hoax.

Hal tersebut disampaikan tim Advokasi diantaranya yang hadir dalam temu pers di Abadi Cooffe Jalan Abadi Kecamatan Medan Sunggal, (7/6/2021) yakni M. Sa’i Rangkuti, SH, MH, Muhammad Ilham, SH, Rahmad Makmur, SH, MH, Rizky Fatimantara Pulungan, SH dan Imam Munawir Siregar, SH,.

“Kita memberikan apresiasi kepada penyidik Polda Sumut unit Dirkrimsus yang sudah menjalankan SE Kapolri tentang penanganan kasus ITE dengan melakukan mediasi, baik kepada klien kami sebagai terlapor. Juga pelapor Heriza Putra Harahap dan Ibunda Nawal Lubis yang dalam mediasi dihadiri kuasa hukumnya AKBP (Purn). Amwizar, SH, MH,” ujar M. Sa’I Rangkuti SH, MH. Menyikapi “Kegiatan Mediasi Dalam Rangka Restorative Justice Laporan Polisi No. LP/294/II/2021/Sumut/SPKT-1, tanggal 9 Februari 2021, dan Laporan Polisi No LP/62/I/2021/Sumut/SPKT 1, tanggal 12 Januari 2021 atas nama pelapor Heriza Putra Harahap. Yang dilaksanakan pada 27 Mei 2021 lalu.

BACA JUGA :   *Giat Jum'at Berkah Komunitas Motor NMAX di Panti Asuhan Bani Adam Mabar Medan Deli*

“Kami selaku Kuasa Hukum Ismail Marzuki mengapresiasi mediasi, dan semoga mediasi tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan kekeluargaan guna kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” ujar M. Sa’I Rangkuti SH, MH, dalam temu pers yang tetap mengikuti Protokol Kesehatan Covid-19.

M. Sa’I Rangkuti, SH, MH, juga berharap dengan adanya mediasi tersebut, perkara itu layak untuk segera dihentikan. Sebab sebut Sa’i, media dan jurnalis merupakan mitra strategis pemerintah. Jika ada informasi yang berhubungan dengan publik, sebaiknya digunakan hak jawab, hak bantah, dan klarifikasi. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU Pers No 40 tahun 1999 tentang Pers. Yang menjadi Umbrella Act (payung hukum) jurnalis dan media dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan undang-undang, serta kode etik jurnalistik.

BACA JUGA :   HADIRI PELANTIKAN AGPAII, SALMAZA HARAPKAN KOTA SUBULUSSALAM JADI KOTA SANTRI

( Phas / Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here