Home Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Adakan Sosialisasi Pembekalan Teknis Pelaksanaan Pilkades Gelombang III...

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Adakan Sosialisasi Pembekalan Teknis Pelaksanaan Pilkades Gelombang III Tahun 2021

0

PIRNAS.ORG | Pakpak Bharat – Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat mengadakan sosialisasi pembekalan teknis tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa gelombang III tahun 2021. Acara bertempat di balai Diklat Cikaok, Kecamatan STTU Julu, Kabupaten Pakpak Bharat, Senin tgl 07/06/2021.

Kegiatan tersebut digelar sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 188.45/12.15/183/2021.tentang pemilihan kepala desa serentak gelombang III tahun 2021. Di tuangkan dalam surat keputusan tersebut bahwa telah ditetapkannya sejumlah 31 (tiga puluh satu) desa yang tersebar di delapan kecamatan sekabupaten Pakpak Bharat akan mengikuti pilkades serentak, Ke 31 Desa dimaksud meliputi : Kecamatan STTU Jehe diantaranya Desa Tanjung Mulia, Bandar Baru, Mbinalun, Perolihen, Simberruna. STTU Julu hanya Desa Silima Kuta. Kecamatan Kerajaan diantaranya Majanggut II, Sukaramai, Kuta Dame, Perduhapen dan Pardomuan.

Untuk Kecamatan Tinada yakni Desa Prongil, Kuta Babo, Buluh Tellang, dan Desa Tinada. seterusnya, Kecamatan Salak meliputi, Desa Boangmanalu, Kuta Tinggi dan Desa Penanggalan Binanga Boang. Sementara di Kecamatan Pagindar yakni Desa Pagindar, Napatalun Perlambuken, Lae Mbentar, dan Desa Sibagindar. Dan Kecamatan PGGS yaitu Desa Kecupak I dan Kecupak II serta di Kecamatan Siempat Rube yakni, Desa Siempat Rube I, Siempat Rube II, Siempat Rube IV, Mungkur Kuta Jungak serta Desa Traju.

Sebelumnya, informasi yang diperoleh wartawan bahwa, acara pembekalan teknis petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa gelombang III tahun 2021 yang di pusatkan di Balai Diklat Cikaok tersebut sempat diundur beberapa jam dari jadwal waktu acara yang telah ditentukan sebelumnya, padahal Bupati sudah hadir di lokasi acara pada jam yang sudah ditetapkan yakni Pukul 08:45 WIB dan dilmulai sekitar pukul 10:00WIB.

BACA JUGA :   Polsek Pangkalan Kerinci Terapkan Pola Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19

Jenuh menunggu para peserta masih belum hadir keseluruhannya, sembari menunggu,
Bupati terpaksa sejenak meninggalkan lokasi dimaksud dikarenakan harus menghadiri kegiatan pelaksanaan peletakan batu pertama pada pembangunan pengeringan jagung di Desa Pardomuan Kec Kerajaan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Franc Bernhard Tumanggor Meminta agar aparatur selalu mengedepankan etika dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparatur pemerintahan dan sebagai pelayan masyarakat.

“Saya minta dan himbau agar kedepannya para peserta dan aparatur pemerintahan lainnya hadir dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan selalulah bersikap profesional dalam menjalankan tupoksinya dalam dan untuk melayani masyarakat.” pungkas Bupati.

Masih menurut Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor dalam arahannya mengatakan, “bahwa rencana sebelumnya untuk penyelenggaraan Pilkades serentak gelombang III seharusnya dilaksanakan pada tahun 2020 yang lalu, namun karena adanya situasi pandemi covid-19, pemerintah pusat menerbitkan berbagai kebijakan. Mengingat pilkades serentak ini adalah isu strategis karena menjadi wadah pergantian kepemimpinan di desa secara legal dan formal, serta mengingat jumlah desa yang saat ini banyak dipimpin oleh penjabat kepala desa dalam jangka waktu yang sebagian sudah hampir lebih 1 tahun, maka Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat menjadikan pilkades ini sebagai prioritas kerja, dan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, baik ditingkat Provinsi maupun di tingkat Pusat untuk tindak lanjut pelaksanaan pilkades dimaksud.

BACA JUGA :   Sosialisasi Pembinaan NATURAL LEADER STBM Tingkat Kecamatan di Kab. Pakpak Bharat Berjalan Dengan Baik

Untuk mendukung berjalanya kelancaran proses pada pelaksanaan pilkades nantinya, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk pembiayaannya, berupa bantuan keuangan kepada 31 (tiga puluh satu) pemerintah desa yang akan menyelenggarakan pilkades, serta biaya fasilitasi dan monitoring untuk kepanitiaan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021 nantinya.

“Mengingat anggaran yang diberikan tersebut terbatas karena adanya refocusing untuk penanganan covid-19, maka untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan ini dari segi anggaran, kami minta supaya pemerintah desa juga menampung anggaran untuk dukungan pelaksanaan pilkades nantinya, sehingga tidak menimbulkan keluhan dalam permasalah anggaran kepanitiaan dalam melaksanakan semua proses pilkades tersebut nantinya.” Ujar Bupati.

Mengingat sangat urgensinya dalam pelaksanaan pilkades tersebut, Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diingat, dipedomani, dan dilaksanakan oleh seluruh elemen pelaksana pilkades, baik penjabat kepala desa dan BPD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, termasuk panitia di tingkat Kabupaten. Bupati menekankan usai acara itu, agar pihak yang terkait segera menyusun dan melaksanakan tahapan pilkades sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam pedoman tersebut, ikuti setiap poin-poin tahapan dan patuhi seluruh waktu pelaksanaannya dengan tepat waktu.

BACA JUGA :   Di Pilkada Pakpak Bharat Akan Datang, Tim Sahril Mendeklarasikan Mendukung Sonni - Ramlan Menjadi Calon Bupati

“Pelajari, pahami, dan kuasai seluruh regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkades, semua elemen pelaksana pilkades harus memiliki pemahaman yang sama terhadap seluruh materi dalam regulasi. Sangat perlu diingat, jangan menimbulkan penafsiran yang berbeda dengan maksud yang tercantum dalam peraturan, apabila ada hal-hal yang membingungkan, maka segera koordinasikan dengan pemerintah atasan,” himbaunya.

Bupati menekankan terkhusus kepada lembaga BPD (Badan permusyawarahan Desa) agar melaksanakan pembentukan P2KD dengan selektif dan obyektif mengutamakan kecakapan, kejujuran dan independensian, bukan berdasarkan kekerabatan, kesamaan marga atau bahkan agama, sekali lagi kami ingatkan hindari kolusi dan nepotisme.

“Saya perintahkan kepada pemerintah desa, Kecamatan sampai ke panitia di tingkat Kabupaten, agar memperkuat fungsi monitoring atau pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan tahapan pilkades, dan saya minta agar secara rutin melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan setiap tahapan secara berjenjang, sesuai dengan fakta di lapangan, jangan ada yang disembunyikan. Saya ingatkan kepada seluruh elemen yang terkait dengan pelaksanaan pilkades, agar menunjukkan sikap netral, jangan ada konflik kepentingan, laksanakan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan, mari sama-sama kita jaga situasi yang kondusif di tengah-tengah masyarakat dan tetap mematuhi sistim prokes pandemit Covid-19 disetiap rangkaian tahapan kegiatan pilkades nantinya,” pinta Bupati.

( Jaman Munthe )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here